Jakarta, SonaIndonesia.com – Kegiatan Apkasi Procurement Network (APN) 2018 hanya berlangsung satu hari, sebagaimana disampaikan oleh Syaifuddin Ch Kay, Koordinator APN 2018. Syaifuddin menjelaskan sejumlah perusahaan mitra memanfaatkan event ini. Perusahaan-perusahan tersebut terdiri dari mulai sektor alat-alat kesehatan hingga teknologi dan informasi. Kegiatan yang terselenggara untuk kali kedua ini, dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari kepala daerah (bupati atau wakil bupati), sekretaris daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ULP (Unit Layanan Pengadaan), BUMD, serta para pengguna anggaran lainnya.
“Selain mempertemukan antara para pengguna anggaran dan mitra penyedia barang dan jasa, yang menarik dari APN 2016 ini adalah gelaran talk-show yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa,” tutur Syaifuddin sembari mengharapkan dalam event APN 2018 ini, anggota Apkasi juga mendapatkan pembekalan dan pengetahuan tentang proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan kabupaten yang sesuai dengan aturan sehingga terhindar dari permasalahan hukum.
Untuk itulah, Syaifuddin menambahkan, event APN 2018 ini dihadirkan dua kali talk show dengan topik berbeda. Yang pertama di sesi pagi mengusung tema “Meminimalisir Potensi Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi PP No 16 Tahun 2018” yang disampaikan oleh narasumber dari LKPP, dengan sub tema “E-Catalogue Daerah : Upaya Menciptakan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lebih Transparan” Selanjutnya sebagai best practices, tampil Pemprov DKI Jakarta, yang memaparkan tentang pengalamannya dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan mengembangkan sistem e-Katalog Lokal Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Lokal.
Di sesi kedua setelah makan siang, talk show lebih menyoroti bagaimana meminimalisir potensi masalah dalam pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari permasalahan hukum. Ada beberapa narasumber dari lembaga kredibel yang membedah masalah ini, di antaranya pimpinan KPK, LKPP, dan BPK. Dari LKPP mengupas bagaimana upaya kepala daerah mendorong sumber daya manusia dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara Pimpinan KPK, memberikan masukan yang sangat bagus terkait dengan upaya pencegahan dan delik-delik tipikor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan dari BPK, menyampaikan kiat bagaimana “Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui E-Purchasing.”
Gelaran APN 2018 ini, secara antusias dimanfaatkan oleh para peserta mitra penyedia barang/jasa dengan mempresentasikan produk atau layanan yang dipamerkan. Kegiatan utama dari APN 2018 sendiri adalah booth visit yang dilaksanakan usai talk show, di mana para tamu undangan dari pengguna anggaran bisa berinterakasi langsung dengan penyedia barang/jasa di booth masing-masing. “Di sinilah inti kegiatan APN 2018, di mana para pengguna anggaran bisa langsung berdiskusi dan menggali informasi detil mengenai barang/jasa yang sesuai dengan spek kebutuhan di daerahnya masing-masing,” tukas Syaifuddin lagi. (rdk)
