Oleh: Malika Dwi Ana
Kongres PDI Perjuangan (PDIP) yang dikabarkan akan digelar dalam waktu dekat memang menarik untuk dianalisis dalam konteks dinamika politik terkini, terutama dengan perubahan logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini mengusung simbol gajah berkepala merah, menggantikan mawar merah. Namun, narasi bahwa kongres PDIP merupakan respons langsung untuk “menjawab tantangan” PSI perlu dilihat dengan kacamata kritis, karena ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa situasinya tidak sesederhana “perang siap berkobar.”
Berdasarkan informasi, kongres PDIP sedianya dijadwalkan pada 19-20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah, meskipun ada pula kabar sebelumnya tentang rencana kongres pada April 2025. Kongres ini lebih mungkin merupakan agenda rutin partai untuk menyusun strategi politik ke depan, termasuk konsolidasi internal menjelang pemilu berikutnya, serta pengukuhan kepemimpinan Megawati Sukarnoputri untuk periode 2025-2030. Tujuannya lebih kepada memperkuat posisi PDIP sebagai partai penguasa dengan basis ideologis yang kuat, seperti yang tercermin dalam visi Trisakti (kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya).
Halnya dengan PSI yang baru saja menggelar kongres pada 19-20 Juli 2025 di Solo, dan memperkenalkan logo baru berupa gajah berkepala merah dan tubuh hitam (rebranding), oleh beberapa pihak dianggap mirip dengan logo banteng PDIP yang juga didominasi warna merah-hitam. Namun, elite PDIP seperti Said Abdullah menegaskan bahwa partai tidak ambil pusing dengan rebranding PSI, karena PDIP memiliki basis pemilih yang solid sejak 1955, terutama di Jawa Tengah, Bali, dan wilayah dengan minoritas agama atau Islam sinkretik. Said bahkan menyatakan fokus PDIP adalah memperkuat diri sendiri, bukan mengurusi partai lain.
Apakah PSI adalah tantangan politik PDIP?
Secara real kasat mata PSI belum berhasil menembus ambang batas parlemen, dan rebranding mereka lebih dilihat sebagai upaya memperkuat identitas sebagai kendaraan politik keluarga Joko Widodo (Jokowi), terutama dengan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum. Beberapa pengamat menyebut PDIP lebih perlu mewaspadai partai seperti Gerindra atau Golkar, yang memiliki basis elektoral dan pengaruh lebih signifikan. Reaksi dari politisi PDIP seperti Ferdinand Hutahaean bahkan cenderung meremehkan logo baru PSI, dengan menyindir gajah sebagai simbol yang “lemot” dibandingkan banteng yang “lincah”.
Meskipun ada spekulasi bahwa PSI berupaya menggaet pemilih PDIP melalui kemiripan logo, narasi ini dibantah oleh elite PSI seperti Giring Ganesha, yang menyebutnya sebagai “cocoklogi.” PDIP sendiri tampaknya tidak melihat PSI sebagai ancaman serius, mengingat perbedaan skala elektoral dan ideologi. PDIP memiliki basis ideologis nasionalis-sekuler yang kuat, sementara PSI masih berjuang membangun identitas sebagai partai modern tanpa pijakan ideologi yang kokoh. Selain itu, ketidakhadiran elite PDIP di kongres PSI menunjukkan sikap yang cenderung acuh, bukan sikap konfrontatif.
Menurut informasi sementara, kongres PDIP kemungkinan besar akan berfokus pada isu-isu strategis, seperti evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, dan profesionalisasi institusi seperti TNI dan Polri, sebagaimana direkomendasikan dalam pernyataan partai sebelumnya. Isu-isu ini jauh lebih besar ketimbang sekadar menjawab manuver PSI. PDIP juga sedang menguji soliditas barisan internalnya, yang kemungkinan terkait persiapan menghadapi dinamika politik pasca-Jokowi.
Jadi narasi bahwa kongres PDIP adalah respons langsung untuk “melayani tantangan” PSI tampaknya berlebihan dan lebih merupakan spekulasi publik ketimbang fakta politik. PDIP, dengan basis pemilih yang kuat dan sejarah panjang, tidak melihat PSI sebagai pesaing sepadan. Kongres PDIP lebih mungkin merupakan langkah konsolidasi internal untuk memperkuat posisi partai menjelang agenda politik besar, bukan untuk memicu “perang” dengan PSI. Rebranding PSI, meskipun mencuri perhatian, tampaknya tidak cukup menggoyahkan dominasi PDIP. Jika ada “perang,” itu lebih bersifat simbolis di ranah publik daripada konflik politik substansial.
Kira-kira begitu! (mda)
Catatan Kecil, 28 Juli 2025
Penulis: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.
