Tawaramoto, Jepang, 10 November 2026 – Rombongan delegasi dari Indonesia yang terdiri dari 10 orang perwakilan kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah (LSM) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kota Tawaramoto, Jepang, pada Selasa, 10 November 2026.
Secara khusus, delegasi ini dipimpin dan diwakili oleh tokoh kunci dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.
Secara keseluruhan, kesepuluh anggota delegasi tersebut terdiri dari:
– Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si – Kepala Pusat 2 BSKDN Kemendagri
– Hana Widuri Hasibuan, S.IP, M.Si – Kabag Keuangan BPSDM Kemendagri
– Chandra Varendra Yoga, S.Psi, MBA – Perencana Ahli Muda BPSDM Kemendagri
– Imam Fatkuroji – Kepala Bapperida Kabupaten Pringsewu
– Budi Sarwoto – Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
– Dewi Setiyawati – Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lampung Utara
– Sevina Mahardini – Kabid Rida Bapperida Kota Pekalongan
– Jeffri Anthone Sapulette – Kementerian Transmigrasi
– Imanuel Djahi – Yayasan Nusantara Sejati (YNS)
– Damayanti Siregar – Yayasan Nusantara Sejati (YNS)
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Study Visit on Program Review in Japan” yang difasilitasi oleh lembaga pemikir kebijakan publik Koso Nippon (Japan Initiative) bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk Indonesia Tahun Anggaran 2026.
Selama berada di Tawaramoto, Dr. T.R. Fahsul Falah beserta rombongan meninjau secara langsung berbagai fasilitas kota, termasuk area daur ulang (recycle corner). Mereka disambut langsung oleh Walikota Tawaramoto, Toyomi Takatori, yang memaparkan gambaran umum kota serta menjelaskan sistem pengelolaan daur ulang yang secara ketat membagi sampah warga menjadi 12 jenis berbeda.
Fokus utama lainnya dari diskusi ini adalah keberhasilan Tawaramoto dalam melibatkan partisipasi publik melalui dewan warga (resident council). Walikota Takatori membagikan pengalamannya terkait pembentukan dewan warga yang anggotanya dipilih secara acak untuk berdiskusi mengenai penutupan dan pemeliharaan fasilitas di lantai 1 kantor kecamatan. Rekomendasi dari dewan warga tersebut—termasuk usulan pendirian ruang pakai-ulang (reuse), area daur ulang, dan kotak pengumpulan barang elektronik kecil—hampir sepenuhnya diterima dan diterapkan oleh Pemerintah Kota.
Menurut Walikota Takatori, terobosan ini memberikan manfaat besar karena mampu mendorong masyarakat untuk memikirkan pembangunan daerah sebagai urusan mereka sendiri. Pemilihan anggota secara acak terbukti efektif dalam mencegah konflik kepentingan, sehingga usulan reorganisasi fasilitas dapat berjalan lancar dan diterima luas oleh publik.
Sebagai langkah keberlanjutan dari aktivitas dewan warga tersebut, Pemerintah Kota Tawaramoto saat ini juga sedang menerima proposal dari warga terkait visi masa depan kecamatan untuk 10 tahun ke depan, yang akan dijadikan rujukan utama dalam perencanaan pembangunan kota selanjutnya. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi Dr. T.R. Fahsul Falah dan seluruh delegasi dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan yang lebih partisipatif di Indonesia.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
