Kegagalan Komunikasi Publik Menag dan Ketidakpercayaan Masyarakat

  • Whatsapp
banner 728x90
Malika Dwi Ana

Tahun ini Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji. Penyebabnya jelas, Pandemi. Tidak perlu lalu di-spin ke soal keamanan dana. Atau seolah-olah enggak bisa berangkat karena dananya terpakai untuk infrastruktur. Kenapa harus bakar-bakar pakai kebohongan? Itu kayak mencampur antara yang haq dengan yang bathil.

Jika ada kesimpangsiuran informasi tentang pengelolaan dana haji, maka itu persoalan yang berbeda. Enggak ada hubungan hal itu dengan gagal berangkat haji tahun ini. Wong tahun ini attribusi-nya jelas, yakni Pandemi!!

Bacaan Lainnya
banner 400x130

Menumpangkan isu pengelolaan dana haji dalam gagalnya berangkat ibadah haji tahun ini jelas kontraproduktif. Meskipun ada banyak pertanyaan mengganjal juga, misal kenapa semua kementerian mendadak turut bicara yah? Teriak mereka, “dananya aman”, ini justru mengundang kecurigaan. Jangan-jangan cuma angkanya doang yang kelihatan, seperti kasus buku tabungan yang diberikan presiden untuk korban bencana alam di NTB, nampak angkanya 50 juta, Tapi saat mau dicairkan gak bisa. Atau jangan-jangan seperti kasus 11.000 triliun di saku kiri yang masih gaib. Juga, kata-kata “dananya ada, tinggal mau digunakan atau tidak…” dan seterusnya.

Masyarakat seperti sudah mati rasa atau kehilangan kepercayaan terhadap kata-kata pejabat publik yang lebih sering bohong. Sehingga selalu ada pertanyaan selidik, “coba jelaskan dananya ada di bank apa saja? Dan mohon dikembalikan saja 140 triliun ke masyarakat daripada kalian simpan titipan masyarakat tapi enggak amanah. Bansos saja ludes kalian korupsi kok…!”

Mereka hanya bilang dananya aman, tapi tidak ada penjelasan dananya diinvestasikan kemana saja, ya bank syariah katanya, bank syariah apa, dimana ya belum jelas. Yang pasti, sepertinya tidak mungkin diinvestasikan langsung untuk infrastruktur.

Balik lagi, pemerintah punya basis kebijakan yang rasional dalam gagal berangkat haji tahun ini. Nanti isu pengelolaan dana hajinya dianggap publik sama enggak bermasalahnya. Tapi berhubung ini menyangkut soal trust atau kepercayaan publik yang rendah dari sebagian masyarakat ke pemerintah. Yang pangkal masalah sebenarnya adalah pemerintah sendiri yang terus memelihara polarisasi di samping perilaku-perilaku pejabatnya yang tak patut dicontoh. Para pemimpin sebaiknya berhenti menggunakan istilah radikal-radikul, juga para buzzer pendukung rezim harusnya berhenti memaki kodran-kadrun pada oposisi, agar umat tenang.