Oleh Malika Dwi Ana
Di balik senyum yang saling dilontarkan di atas panggung dan teriakan “Hidup Jokowi!” yang menggelegar dari mulut Prabowo Subianto, tersembunyi sebuah utang yang tak pernah benar-benar dilunasi. Utang budi politik. Utang yang jauh lebih berat daripada utang uang, karena dibayarnya selalu dengan kebebasan.
Prabowo, jenderal yang kerap menampilkan diri sebagai pemimpin mandiri dan tangguh, sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang diberikan Joko Widodo. Pada 2019, Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan. Jabatan itu bukan sekadar posisi strategis, melainkan pintu masuk kembali ke panggung nasional setelah dua kali kekalahan pahit dan citra “mantan jenderal problematis” yang menempel seperti bayangan.
Setahun kemudian, pangkat Jenderal TNI bintang empat dianugerahkan meski ia sudah pensiun—sebuah rehabilitasi simbolik yang sangat berharga bagi seorang prajurit. Lalu yang paling menentukan: dukungan penuh, mesin kekuasaan, jaringan birokrasi, dan pengaruh tak terlihat pada Pilpres 2024. Tanpa itu semua, sulit membayangkan Prabowo mampu mengalahkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dengan margin yang begitu lebar.
Ryas Rasyid pernah menjelaskan dengan gamblang bahwa utang budi politik Prabowo kepada Jokowi sangat besar. Di Indonesia, utang budi jarang lunas tanpa kompensasi yang nyata. Hingga hari ini, Prabowo masih terlihat enggan mengambil langkah tegas jika langkah itu dinilai bisa melukai Jokowi secara langsung. Penempatan orang, pengelolaan program, hingga penanganan kasus-kasus sensitif, semuanya dilalui dengan hati-hati, penuh kompromi, dan terkesan setengah-setengah. Ia ingin membangun kerajaan sendiri, tapi kakinya masih terikat tali sejarah yang ditenun Jokowi.
Dari utang budi inilah lahir narasi yang lebih gelap dan sinis: deal dua tahun. Prabowo, kata mereka yang skeptis, jabatannya hanyalah “pinjaman”. Kursi presidensial diberikan untuk membersihkan jalan, menstabilkan ekonomi, meredam gejolak, dan menanggung segala risiko awal. Begitu situasi kondusif—ekonomi relatif tenang dan politik tidak gonjang-ganjing—tongkat estafet diserahkan kepada Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi, dengan perhitungan dingin, tidak ingin dinastinya naik di tengah kekacauan. Lebih baik Prabowo yang menjadi jembatan sekaligus pembersih. Pangeran Solo itu hanya akan naik jika landasan sudah mulus.
Jika narasi ini benar, maka selama dua tahun pertama pemerintahan, kita tidak sedang dipimpin oleh seorang presiden yang merdeka. Kita sedang menyaksikan seorang caretaker—pengelola transisi dinasti yang tugas utamanya menjaga kursi tetap hangat untuk putra mahkota. Prabowo bukan lagi arsitek masa depan, melainkan penjaga sementara warisan presiden sebelumnya.
Namun utang budi dan deal tersembunyi selalu memiliki batas. Ambisi sejarah tidak bisa terus-menerus dibungkam oleh rasa terima kasih. Prabowo ingin dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kejayaan ekonomi, bukan sekadar tangga darurat yang dilupakan setelah Gibran naik. Sementara Jokowi memiliki urgensi waktu yang semakin mendesak. Sisa masa jabatan Prabowo adalah kesempatan terakhir untuk memastikan Gibran cukup kuat, ditopang Kaesang dan PSI yang terus dijaga mati-matian.
Ketika dua ambisi ini bertemu di ruang yang semakin sempit, duet mesra itu pun mulai retak. Senyum yang dulu hangat berubah menjadi perhitungan. Dukungan yang dulu tulus berubah menjadi syarat. Setiap kebijakan Prabowo untuk menegaskan kemandiriannya akan dibaca sebagai pengkhianatan. Setiap manuver Jokowi untuk memperkuat Gibran akan dibaca sebagai pengingkaran terhadap “kesepakatan”. Tali yang dulu mengikat mereka kini berubah menjadi rantai yang saling menarik ke arah berlawanan.
Di situlah duel maut dimulai.
Bukan duel terbuka di panggung dengan sorot lampu, melainkan perang dingin di balik tirai—perebutan pengaruh di kabinet, di partai, di birokrasi, dan di ruang-ruang gelap di mana loyalitas dibeli serta dipecah. Poros Hambalang–Solo yang dulu tak tertandingi mulai retak dari dalam. Satu sisi ingin melepaskan diri dari bayang-bayang. Sisi lain ingin memastikan bayang-bayang itu tetap menaungi segala sesuatu.
Sementara dua raksasa saling menatap dengan kecurigaan yang semakin dalam, rakyat terus disuguhi roti dan sirkus dalam kemasan baru. MBG, Kopdes, bansos yang berganti nama, serta narasi kedaulatan yang digaungkan keras. Panem et circenses tetap bekerja. Rakyat yang kenyang dan terhibur jarang memberontak. Namun di balik gegap gempita itu, pertanyaan lama kembali muncul: apakah demokrasi ini akhirnya hanya menjadi arena bagi beberapa keluarga saja untuk berkuasa?
Tahun 2029 semakin dekat. Duet yang dulu dilagukan dengan penuh haru perlahan berubah menjadi duel yang dingin dan mematikan. Di antara keduanya, Gibran berdiri sebagai taruhan terbesar—sekaligus pemicu yang paling mungkin menyulut api.
Prabowo mungkin sudah menjadi presiden. Tapi pertanyaan yang menggantung di udara masih sama, kini dengan nada yang lebih berbahaya: apakah ia sudah benar-benar merdeka… atau justru sedang bersiap memutus rantai dengan cara yang paling berdarah?
Jakarta, 5 September 2026
