Di sini, negara bukan tidak punya tradisi untuk mengurus orang miskin. Tapi somehow ada peralihan fokus tentang bagaimana memerintah. Pemerintah berlomba-lomba bikin infrastruktur. Kalau sifatnya buat melayani sih enggak apa-apa. Tapi yang terjadi adalah untuk memfasilitasi bisnis oligarki alias gerombolan orang kaya. Sampai di sini terjadi kesalahan paradigma pembangunan, karena menjadi hanya diperuntukkan bagi kelas menengah atas.
Pemerintah selanjutnya mesti mengadopsi paradigma baru. Enggak penting bikin infrastruktur. Kalau ada nilai ekonominya pasti swasta bakalan masuk. Yang penting bagaimana rakyat tidak mati kelaparan atau keleleran tak terurus. Artinya, perbesar cash transfer/tunjangan atau subsidi pengangguran, kesehatan dan pendidikan.
Sebagai informasi, pemasukan Pemerintah Jerman itu juga bukan hanya dari pajak. Para pekerjanya bayar iuran dengan cara potong gaji. Yang kira-kira total besarnya ngga jauh dari biaya yang dikeluarkan pemerintah. Orang Jerman yang nganggur juga enggak merasa mendapatkan derma. Ini soal pay forward (bayar di muka) atau pay back (bayar belakangan) saja.
Di sini, Presiden Jokowi juga mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berubahnya jalur pembiayaan ini menganulir janji Jokowi yang menyebutkan megaproyek itu tidak akan membebani keuangan negara.
Hal ini memperjelas bahwa prioritas rezim ini emang acakadut. Berbusa-busa janji bahwa kereta cepat gak bakal pake APBN, ternyata ya seperti biasa, lips service alias bohong. Saat ekonomi rakyat sekarat akibat dihantam pandemi, duitnya dipakai buat infrastruktur lagi.
Dan kritikan saya pada rezim terkait visi-misinya dulu juga harus merupakan hal yang substansial. Lagian sudah lebih dari satu periode masa jabatan. Maka titik kritiknya pada program-program begini bisa dijelaskan sebagai berikut:
Visi pertama, tentang melanjutkan pembangunan infrastruktur ini-itu bermuara pada dua hal. Duitnya ngutang dari mana lagi dan yang ngga kalah pentingnya, proyek infrastrukturnya Jokowi di 5 tahun pertama dalam catatan sudah makan banyak korban pelanggaran HAM. Ini yang mau diulang lagi?
Visi kedua, soal membangun SDM itu adalah hal yang bagus. Tapi saya khawatir fokusnya keliru. Kalau verbatimnya untuk bersaing secara global maka fokusnya bisa ke kelas menengah ngehe. Mestinya fokus pembangunan SDM itu di kelas menengah bawah.
