Visi ketiga, soal investasi itu sangat bisa dicurigai sebagai cara “menjual” negara. Kalau berusaha berprasangka baik, ya rezim ini harus bekerja keras untuk memperlihatkan investasi itu memang buat membuka lapangan kerja untuk orang Indonesia. Bukan untuk orang asing.
Visi keempat, soal reformasi birokrasi itu normatif banget. Kalau mau serius ya desentralisasi ASN dan bubarkan kementeriannya. Saya masih belum melihat manfaat dari sentralisasi ASN. Kebutuhan tiap-tiap daerah itu beda-beda, kenapa mesti semua diputuskan di Jakarta.
BACA JUGA:
Visi kelima, tentang penggunaan APBN ini yang memang memperjelas perbedaan cara pandang rezim ini dengan saya. Mereka menghamba terhadap ekonomi atau pertumbuhan, sementara tumpuan yang harusnya kita pikirkan adalah (keadilan) sosial.
Yang sangat disayangkan, bahwa dari lima visi ini tidak ada visi soal keadilan sosial dan jaminan perlindungan hak-hak warga negara. Jadi kelihatan betul bahwa ini adalah visi Jokowi sebagai businessman. Yang dipikirkan hanya soal Growth (pertumbuhan); bangunan, kapabilitas, sistem, investor dan duit.
Makanya orang harus diajak berpikir ulang tentang benefit ini. Jangan lagi dikaitkan dengan benefit pertumbuhan. Alokasi duit pajak itu utamanya harus pada redistribusi opportunities pada si miskin, kesempatan seluas-luasnya pada rakyat bawah.
Duit pajak dipakai untuk memicu pertumbuhan itu salah pikir. Karena jika urusannya pertumbuhan, maka sektor usaha pasti lebih efisien. Cuma ya gitu, yang makmur ya dia lagi dia lagi.
Makanya untuk setiap proyek pembangunan pemerintah, pertanyaan pentingnya adalah; yang PERTAMA menikmati itu siapa? Jangan si miskin cuma dapet trickle down effect seperti bangun-bangun bandara yang sudah-sudah.
Kopi_kir sendirilah!
Penulis: Malika Dwi Ana, Pemerhati Sosial, Politik, Budaya dan Sejarah.
