Di tahun 2020, Sri Mulyani memaparkan data, perekonomian nasional terpukul sangat dalam. Ia mengatakan di tahun 2019 perekonomian nasional Indonesia tumbuh 5% dan di tahun 2020 akibat Covid-19 kita mengalami kontraksi 2% dan Bali menjadi salah satu daerah yang terimbas dengan mengalami minus 9,3%.
“Tahun 2021 kita berharap bisa pulih dengan menggunakan semua instrumen-instrumen kebijakan. Di pemerintah kabupaten, instrumen yang paling penting adalah APBD. Kalau di nasional APBN adalah instrumen penting maka APBD ini akan tergantung dari APBN. Di mana akibat Covid-19 negara harus tetap hadir dengan menggunakan APBN untuk penanganannya sehingga imbasnya kita mengalami defisit 6%,” papar Sri Mulyani.
Pemulihan ekonomi, masih menurut Sri Mulyani harus terus dilakukan melalui reformasi untuk memperkokoh landasan ekonomi nasional melalui hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemampuan inovasi masyarakat.
“Saya berharap para bupati memiliki visi dan langkah-langkah yang tepat untuk membuat daerahnya lebih kompetitif, sehat dan bisa terus membangun. Di sisi lain kita akan terus menjaga masyarakat dengan APBN, yang konsekuensinya akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Hal ini diperlukan untuk stabilisasi, untuk normalisasi. Namun APBN tidak bisa dipakai terus-menerus tanpa berkesudahan. Sehingga ke depan APBN kita juga harus disehatkan kembali dan rasio utang kita harus dikembalikan ke angka yang lebih kecil lagi,” terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap sinergi fiskal pemerintah dan daerah bisa diwujudkan agar belanja APBD sinkron dengan program pembangunan nasional dan ia mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan nasional tidak bisa berjalan lancar jika tidak ada sinkronisasi dan dukungan penuh dari pemerinath daerah.
Ia menambahkan, “Inilah tantangan desentralisasi fiskal dan bagaimana memperbaiki hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Penguatan desentralisasi fiskal melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang akan dibahas melalui RUU HKPD bersama DPR.”
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan salah satu pendiri Apkasi, dalam paparannya lebih banyak memberikan motivasi kepada para pengurus dengan berbagi pengalaman puluhan tahun menjadi kepala daerah. Ia pun menantang kepada para bupati untuk berlomba dalam hal ekspor pertanian.
“Saya siap di belakang para Bupati dan mari menjadikan pertanian menjadi sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi semisal artificial intellegence. Kalau kita mau bersama-sama, ayuk kita swasembada beras, dongkrak ekspor pertanian berkali-kali lipat,” ucapnya bersemangat.
Sedangkan dari sisi pemulihan sektor pariwisata, Menparekraf Sandiaga Uno yang terhubung secara daring menegaskan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia melalui kebijakan pembangunan infrastruktur di tempat-tempat wisata.
“Saya mengingatkan bahwa lima destinasi pariwisata memang sudah ditunjuk, tapi setiap kebupaten-kabupaten kan punya destinasi-destinasi yang berkualitas. Kita siap saling bahu-membahu mendukung Apkasi yang kuat dengan mewujudkan kabupaten sebagai garda terdepan pembangunan bangsa menuju Indonesia yang adil dan sejahtera,” tukas Sandi. (humas apkasi-erkoes)
