Oleh: Malika Dwi Ana
Dalam konteks cerita wayang, rakyat yang sabar dan ‘nrimo ing pandum‘—menerima apa adanya dengan penuh kesabaran—sering disamakan dengan karakter “batur” seperti Bagong dalam pewayangan, yang meski setia dan polos, kadang jadi korban eksploitasi karena sifatnya yang lugu dan patuh. Namun, ketika kesabaran itu habis, rakyat bisa berubah seperti Bagong yang mengobrak-abrik kahyangan: memberontak dengan penuh kemarahan setelah lama tertindas. Analogi ini pas untuk menggambarkan dinamika di Pati dengan kenaikan PBB 250% di mana rakyat yang awalnya nrimo kini terbebani pajak demi menutup utang warisan rezim.
Rakyat yang ‘nrimo ing pandum‘ sering jadi target empuk eksploitasi karena sikap pasrahnya membuat mereka mudah “dikelola” oleh penguasa. Dalam wayang, Bagong sering kali hanya mengikuti perintah Semar atau Pandawa tanpa banyak protes, meski sering dirugikan. Ini mirip dengan rakyat yang terus menerima kenaikan pajak atau kebijakan sepihak dengan alasan “untungnya masih bisa hidup” atau ‘ndilalah‘—selalu melihat sisi positif meski dalam penderitaan. Sikap ini, meski mulia dalam konteks budaya Jawa, sering dimanfaatkan oleh penguasa yang tahu rakyat akan sabar dan tidak akan langsung memberontak. Kenaikan PBB di Pati misalnya, bisa diterima awalnya karena warga percaya itu untuk “infrastruktur,” tapi ketika janji pembangunan molor atau tak terasa manfaatnya, kesabaran itu mulai diuji.
Dalam budaya Jawa, pola reaksi rakyat yang ‘nrimo‘ sering mengikuti tiga tahap: ‘Ngalah, Ngalih, Ngamuk‘
1. Ngalah (mengalah): Rakyat awalnya memilih diam dan menerima, seperti Bagong yang patuh pada Semar. Di Pati, warga mungkin awalnya membayar PBB meski dirasa berat, dengan harapan infrastruktur membaik.
2. Ngalih (mengalihkan): Ketika beban terasa berat, rakyat mencari pelarian atau alasan untuk bertahan, seperti ‘ndilalah‘ (“untungnya masih bisa makan”). Ini terlihat dari warga yang tetap membayar pajak sambil terus berharap keadaan membaik.
3. Ngamuk (marah): Jika tekanan sudah tak tertahankan, rakyat bisa meledak seperti Bagong yang mengobrak-abrik kahyangan. Ini bisa berupa protes, penolakan pajak, atau bahkan kerusuhan sosial, seperti yang dikhawatirkan di Pati jika kenaikan PBB tidak diimbangi hasil nyata. Bahkan lalu kemarahan rakyat itu dilawan pakai arogansi aparat dan bupatinya yang takabur.
Mengapa Rakyat ‘Nrimo‘ Rentan Dieksploitasi?
Sikap ‘nrimo‘ sering disalahartikan sebagai kelemahan oleh penguasa. Dalam cerita wayang, Bagong jarang dianggap ancaman serius karena sifatnya yang lucu dan patuh, tapi ketika dia marah, dampaknya besar. Begitu pula rakyat: kesabaran mereka membuat penguasa merasa aman menaikkan pajak atau membuat kebijakan sepihak. Namun, ini berisiko memicu ledakan sosial jika batas kesabaran terlampaui. Di Pati, kenaikan PBB yang ekstrem tanpa transparansi atau hasil nyata bisa jadi pemicu dari ‘ngalah‘ ke ‘ngamuk’.
Jika dalam cerita pewayangan, Semar sering jadi penutup konflik dengan kebijaksanaan, mengingatkan penguasa untuk tidak memeras rakyat. Pemerintah daerah seperti di Pati dan daerah-daerah lain bisa belajar dari kisah ini. Maka alih-alih hanya mengandalkan pajak, mereka perlu sesekali mendengar suara rakyat dan melakukan diversifikasi PAD. Pati punya potensi besar di sektor pertanian (padi, jagung) dan perikanan (Juwana), juga pariwisata yang bisa dikembangkan. Destinasi wisata berbasis budaya, alam, atau kuliner misalnya. Pati juga punya potensi wisata religi (makam Syekh Jangkung) atau pantai utara. Strategi seperti BUMD di agroindustri atau pengembangan wisata pantai bisa lebih sustainable ketimbang hanya menaikkan PBB. Namun, keberhasilannya bergantung pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan kemauan politik bupati untuk berinovasi. Kenaikan PBB yang ekstrem menunjukkan kurangnya kreativitas dalam diversifikasi PAD, yang justru bisa memicu ketidakpuasan warga.
Rakyat juga perlu belajar dari Bagong: ‘nrimo‘ itu baik, tapi tidak boleh buta. Kesadaran kolektif untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas bisa mencegah eksploitasi berulang.
Kenaikan PBB 250% di Pati mencerminkan pola eksploitasi klasik: rakyat yang ‘nrimo‘ dipaksa menanggung beban utang proyek mercusuar tanpa kajian. Jika warga terus ‘ngalah‘ dan ‘ngalih‘ tanpa suara, risiko penderitaan berkepanjangan tinggi. Tapi, jika warga mulai ‘ngamuk‘—entah lewat protes atau penolakan pajak, dan berkembang menjadi aksi anarkis jika dilawan pakai arogansi—ini bisa jadi titik balik untuk menuntut kebijakan yang lebih adil. Pati = mati! (mda)
*SorPapringan, 16082025
Penulis: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.
