Oleh: Malika Dwi Ana
Cita-cita menjadi amtenar (ambtenaar, Belanda) —pejabat kolonial pada masa penjajahan—telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Jawa, sebuah warisan yang berpangkal pada era kolonialisme Belanda. Di masa itu, menjadi amtenar adalah simbol kenyamanan hidup, status sosial, dan sedikit kuasa untuk “merintah-merintah” dengan gaya. Dengan seragam keren, sepotong roti, segelas susu, sejumput keju di meja makan, dan perlindungan dari “ndoro tuan” VOC, seorang amtenar bisa lepas dari penindasan yang dialami rakyat jelata. Tak heran, banyak pribumi mendambakan posisi ini, bukan hanya untuk kesejahteraan, tetapi juga sebagai pelarian dari cengkeraman kolonial dan para raja lokal yang berkolaborasi dengan VOC.
Amtenar—pejabat kolonial Belanda yang jadi idola—kini jadi mimpi basah sebagian besar masyarakat Jawa, bukan untuk tujuan melayani, tapi buat ngerasain kekuasaan, hidup enak, dan balas dendam, menikmati kuasa bisa menindas. Ini bukan cuma soal sejarah, tapi pola pikir yang bikin rakyat kerja sampe tipes cuma buat bayarin dasi, pulsa, kendaraan, sampai kontrakan rumah pejabat.
Fenomena ini bukan eksklusif Jawa. Daerah-daerah lain yang lama menjadi basis kolonial—dengan benteng-benteng megah dan budaya asing yang meresap—juga mengalami hal serupa. Namun, Jawa menonjol karena Belanda bercokol paling lama di sini, menjalin kolaborasi erat dengan elite lokal macam bupati, wedana, raja dan seterusnya yang dengan sukarela menjadi antek dan gedibal. Benteng-benteng kolonial yang bertebaran, seperti di Batavia, Banten, hingga Semarang, menjadi saksi bisu betapa dalamnya pengaruh kolonialisme. Gaya hidup Belanda, dari pakaian, kuliner, hingga agama, memengaruhi, bahkan menyatu dan berakulturasi dengan budaya lokal, menciptakan simbiosis yang memperkuat cita-cita menjadi amtenar.
Menariknya, euforia kekuasaan kecil-kecilan ini tak sirna pasca-kemerdekaan 1945. Delapan puluh tahun setelah proklamasi, hasrat untuk menjadi “penguasa kecil” masih terasa, terutama di kalangan masyarakat yang melihat jabatan publik sebagai tangga menuju status, kekayaan, dan rasa hormat. Dari kakek buyut yang bekerja untuk kolonial Belanda hingga generasi kini, pola pikir ini seolah terwariskan: menjadi amtenar—atau dalam konteks modern, pejabat publik—adalah puncak prestasi sosial.
Lihat saja kisah seorang pengemudi ojek online yang merangkak naik status menjadi wakil menteri. Bagi sebagian masyarakat, ini adalah kisah sukses inspiratif, from zero to hero. Namun, di baliknya, ada cerita tentang euforia kekuasaan yang membutakan. Ya ibarat “kere munggah bale“. Ketika seseorang dari kalangan “proletar” tiba-tiba menduduki jabatan tinggi, sering kali muncul dorongan untuk memamerkan kuasa, menumpuk harta, dan menikmati status—seperti amtenar di masa kolonial yang merasa istimewa karena kedekatannya dengan penguasa. Bedanya, kini “kolonialis” bukan lagi wong londo bermata biru, melainkan “londo ireng”—elite dari bangsa sendiri yang mengatasnamakan kemerdekaan, namun tak jarang mengulang pola penindasan lama.
Cita-cita jadi amtenar bukan soal pelayanan bagi masyarakat umum, tapi soal status dan kekuasaan. Di banyak kasus, PNS sering sibuk ngurus proyek fiktif atau sogokan, bukan nambal jalan bolong, atau renovasi sekolah dengan benar. Ini bukti mindset budak berubah jadi tuan kecil yang ketagihan menindas. PNS jadi amtenar modern, tapi tetep nindas rakyat lewat birokrasi ribet dan pajak.
Mengapa fenomena ini terus berlanjut? Akar masalahnya terletak pada sistem nilai yang mengagungkan jabatan sebagai simbol kesuksesan. Kolonialisme meninggalkan jejak mentalitas bahwa kekuasaan, sekecil apa pun, adalah tiket menuju hidup layak dan dihormati. Di Jawa, di mana kolonialisme begitu lama berurat akar, mentalitas ini terpelihara dalam budaya birokrasi, feodalisme lokal, dan bahkan dalam cara masyarakat memandang “orang sukses”. Daerah lain mungkin menunjukkan pola yang kurang lebih sama, tetapi intensitasnya berbeda, sebanding dengan seberapa lama dan dalam kolonialisme bercokol di wilayah tersebut.
Lantas, bagaimana memutus rantai warisan ini? Pertama, perlu perubahan paradigma tentang kesuksesan. Jabatan publik harus dilihat sebagai amanah, bukan trofi. Pendidikan dan budaya meritokrasi harus didorong agar masyarakat menghargai kerja keras dan kontribusi nyata, bukan sekadar status. Kedua, sistem birokrasi perlu direformasi untuk menghilangkan glorifikasi jabatan dan mencegah penyalahgunaan kuasa. Tanpa langkah ini, euforia amtenar akan terus menghantui, menggoda generasi baru untuk mengejar kekuasaan kecil-kecilan dengan cara yang tak selalu mulia, nyogok sana-sini misalnya, atau bisa juga dengan menjilat.
Warisan kolonial memang tak mudah dihapuskan. Namun, dengan kesadaran kolektif dan reformasi sistemik, Indonesia—khususnya Jawa—bisa melangkah menuju masyarakat yang menghargai integritas dan kerja nyata, bukan sekadar seragam keren dan gengsi amtenar.
*Catatan: Artikel ini tidak bermaksud menstereotipkan masyarakat Jawa atau daerah lain, melainkan menggali fenomena sosial berdasarkan konteks sejarah. (mda)
—TerasMalawu, 23082025
Penulis: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.
