Oleh: Malika Dwi Ana
Pemilu 2024 telah melahirkan narasi politik yang sarat intrik, konspirasi, dan pragmatisme tingkat tinggi. Gatot Nurmantyo, dalam sebuah forum, mengungkap apa yang disebutnya sebagai “sabotase struktural,” yang kemudian menjadi viral di media sosial. Pemaparannya menyinggung soal dinamika politik yang kompleks, dimana kolaborasi antar-kekuatan yang sebelumnya bertolak belakang menjadi kunci kemenangan, namun juga membawa konsekuensi besar. Salah satu sorotan utama adalah bagaimana Prabowo Subianto, yang akhirnya terpilih sebagai Presiden, menjalin aliansi strategis dengan “musuh lamanya,” yakni Jokowi, demi meraih kekuasaan—meski dengan harga yang sangat mahal.
Prabowo, yang sebelumnya sering berada di sisi berlawanan dengan Jokowi, memilih untuk “naik dengan cara panas,” bersekutu dengan pihak yang dulu dianggap sebagai rival politiknya. Kesepakatan ini bukan tanpa kompromi. Dalam politik praktis ala Machiavellis, kolaborasi ini diperkuat dengan pembagian kekuasaan, dimana posisi-posisi strategis diberikan kepada para pendukung dan mesin politik Jokowi. Hasilnya? Kabinet yang gemuk, birokrasi yang membengkak, dan beban APBN yang kian berat untuk menampung “penghisap-penghisap” yang dirangkul dengan dalih stabilitas politik.
Namun, fakta bahwa Presiden tampak “baik-baik saja” dengan situasi ini menunjukkan bahwa aliansi ini bukan sekadar strategi sementara, melainkan kebutuhan politik yang dianggap mutlak. Para pelaku yang disebut Gatot dalam “sabotase struktural” masih bertahan di posisinya hingga kini, menandakan bahwa mereka tetap menjadi pilar penting bagi rezim, terlepas dari “kenakalan (kejahatan)” yang mungkin mereka lakukan. Ini adalah esensi dari politik Machiavellis: kekuasaan dipertahankan dengan segala cara, termasuk menjaga sekutu-sekutu yang bermasalah.
Publik, terutama pendukung fanatik Prabowo, mungkin berdecak kagum melihat langkah-langkah yang tampak seperti “pembersihan” terhadap orang-orang Jokowi di lingkaran kekuasaan. Kabar tentang penggulungan satu per satu pendukung dan mesin uang Jokowi dianggap sebagai manuver spektakuler untuk mensterilkan kabinet dari pengaruh dinasti Jokowi. Namun, benarkah langkah ini sehebat yang dikira? Atau justru ini hanyalah aksi “menggunting dalam lipatan,” sebuah taktik pengecut yang mengkhianati mitra suksesnya sendiri?
Prabowo adalah pihak yang menjalin kerja sama, menyetujui konspirasi, dan berjabat tangan dengan Jokowi. Namun, ketika saatnya tiba, dia pula yang mulai “memberangus” sekutu-sekutunya. Ini adalah ciri khas politik Machiavellis: loyalitas hanya berlaku selama ada keuntungan, dan pengkhianatan menjadi alat saat kebutuhan berubah. Bagi sebagian pendukung, ini mungkin terlihat sebagai keberhasilan strategis. Namun, bagi yang lain, ini adalah pengingat bahwa suara rakyat yang dulu menggema dengan “okegas-okegas” untuk Prabowo bisa saja menjadi korban pengkhianatan serupa di masa depan.
Dan pada saatnya, politik praktis berbiaya tinggi ini juga meninggalkan pertanyaan besar: berapa banyak anggaran negara yang telah digelontorkan untuk membiayai aksi Machiavellisme ini?
APBN telah menjadi “santapan” bagi mereka yang dirangkul dengan dalih merangkul semua golongan. Meskipun beberapa di antara mereka mungkin telah “dibereskan secara adat,” jumlah yang masih bertahan jauh lebih besar. Berapa banyak dana publik yang telah disedot untuk membayar loyalitas politik ini? Dan apakah hasilnya sebanding dengan pengorbanan rakyat?
Lebih jauh lagi, politik semacam ini tidak akan terjadi jika masyarakat secara kompak menolak praktik Machiavellis sejak awal. Dengan tegas mengatakan “tidak” pada kelompok-kelompok yang menggunakan dalih legalitas dan demokrasi untuk menutupi intrik kekuasaan, kita mungkin bisa mencegah lahirnya rezim yang mencerminkan sifat hedonis dan pragmatis. Namun, realitasnya, rezim saat ini adalah cermin dari pilihan kolektif kita—atau setidaknya, pilihan sebagian besar yang memuji kemenangan Prabowo tanpa mempertanyakan konsekuensinya.
Pada akhirnya, mengeluh tentang kualitas rezim saat ini adalah hal yang sia-sia. Rezim ini adalah gambaran dari profil kita sebagai masyarakat yang penuh kompromi, pragmatis, dan terkadang hedonis. Kolaborasi Prabowo dengan Jokowi, meski berhasil membawanya ke kursi kepresidenan, telah membuka kotak Pandora berisi risiko politik yang mahal. Sabotase struktural, pengkhianatan terselubung, dan beban APBN yang membengkak adalah harga yang harus dibayar untuk kemenangan yang diraih dengan cara “apa pun tebusannya,” “bagaimana pun caranya”, dan “berapapun biayanya.”
Mungkin saat ini pendukung Prabowo masih berdecak kagum. Namun, jangan kaget jika suatu saat suara mereka yang dulu menggema penuh semangat juga menjadi korban dari permainan politik yang sama. Sebab, dalam dunia Machiavellis, tidak ada yang abadi—kecuali kekuasaan itu sendiri.
Politik Machiavellis yang dijalankan Prabowo dan Jokowi adalah bukti bahwa kekuasaan sering kali diraih dengan kompromi besar dan biaya tinggi. Pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat akan terus membiarkan cermin ini memantulkan wajah pragmatisme kita? Atau akankah kita belajar untuk menolak praktik semacam ini di masa depan? Pilihan ada di tangan kita—atau setidaknya, di tangan mereka yang masih percaya pada demokrasi tanpa aroma “telek minthi.” (mda)
—TerasMalawu, 27082025—
Penulis: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.
