Kediri, SonaIndonesia.com – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Kediri mengadakan Kegiatan Musypimda I, membahas tentang isu-isu strategis terkait pilkada dan program Muhamadiyah baik pendidikan, kesehatan dan sosial di Grand Surya Hotel, Kamis (24/10/2024)
Ditemui usai membuka Musypimda I, Ikhwan Nur Hadi, Ketua PDM Kabupaten Kediri mengatakan Musypimda ini membahas isu – isu strategis sifat kedalam dan keluar.
“Nanti keputusan akan menghasilkan rekomendasi terkait dengan Muhammadiyah maupun dengan di luar Muhammadiyah,” ujar IkhIkhwa
Ketika ditanya terkait isu Nasional Ikhwan menuturkan Ada banyak kader Muhammadiyah diKabinet Pak Prabowo. Harapan terbesar ada di Pak Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Harapannya kalau kita melihat dari apa keluhan dari guru-guru itu ada perubahan yang signifikanlah dari pak Mukti terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum dan sebagainya,”tuturnya.
Ikhwan menambahkan, tidak hanya warga Muhammadiyah, tapi umumnya masyarakat, kalau saya menyimpulkan secara pribadi, khususnya di dunia pendidikan anak-anak sekarang tidak mempunyai tanggungjawab, tidak terbebani dengan ujian dan sebagainya itu membuat anak-anak sekarang itu malas belajar.
“Harapannya kemarin itu ya mengembalikan yang kemarin cuma mungkin formulasinya yang berbeda, jadi anak-anak SD, SMP, SMA, punya tanggung minimal terhadap dirinya,” jelasnya.
Terkait Pilkada Ikwan menjelaskan ada dua momen PilGub dan Pilbup ini nanti kita serahkan ke mushowirin, jadi saya tidak bisa menyimpulkan sebelum ada musyawarah hari ini keputusan apapun nanti kita musyawarahkan di sini, pro dan kontra pasti ada, tapi harus kita ambil keputusan.
“Sebenarnya secara struktural kita tidak diperbolehkan mendukung satu dengan yang lainnya, muhammadiyah kan harus bersikap netral, tetapi warga kita yang bawah itu kan harus butuh, rekomendasi dari pimpinan mereka akan mesti tanya, harus milih siapa.
Ia menambahkan Nanti akan membentuk tim sendiri di luar struktur Muhammadiyah.
“Bisa jadi seperti itu. Bisa mengatasnamakan warga Muhammadiyah tetapi tidak melalui struktur Muhammadiyah,”pungkasnya.