Lumajang, SonaIndonesia.com – Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Asdep PMPB) Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan monitoring (pemantauan) penanganan Pascabencana Erupsi Gunung Semeru di Bumi Semeru Damai (BSD) yang menjadi lokasi relokasi korban Letusan Erupsi Gunung Semeru pada 2021 lalu.
Kunjungan salah satu Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ini untuk memastikan upaya pemerintah merelokasi penyintas erupsi berjalan baik.
“Kami juga ingin melihat kondisi di lapangan, mendengar langsung keluh kesah masyarakat, mengingat potensi bencana alam masih sangat besar,” ungkap Asdep PMPB Otorita IKN, Slamet Widodo, pada Kamis (24/10/2024).
Selain untuk memastikan kenyamanan penyintas, monitoring ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjadikan penanganan korban bencana di Lumajang sebagai contoh yang bisa diterapkan di wilayah lain di Indonesia.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Lumajang, Indah Wahyuni yang menerima langsung kedatangan Tim Asdep PMPB menjelaskan bahwa kondisi masyarakat di lapangan sudah pulih.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat yang menjadikan Lumajang sebagai percontohan nasional dalam penanganan pascabencana.
“Mohon arahan dari Asdep PMBP tentang kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan progres pencapaian dampak Bencana Alam Letusan Erupsi Gunug Semeru,” ujarnya.
Merujuk pada Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, dari 1924 hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) yang dibangun, semuanya sudah ditempati oleh seluruh penyintas.
Sementara dari sektor Sosial, Ekonomi, dan Budaya masyarakat berangsur pulih seperti sedia kala. Termasuk di antaranya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang telah dimanfaatkan.
Sebagaimana diketahui, Bencana Alam Letusan Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 4 Desember 2021 lalu mengakibatkan belasan ribu warga di dua Kecamatan terdampak langsung.
Selain mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, lebih dari 1000 Keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintan Pusat bahu-membahu melakukan penanganan darurat hingga membangun Hunian Sementara dan Hunian Tetap. (rokhmad)
