Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 27 hingga 29 Mei 2025. Kunjungan ini oleh Presiden Prabowo disebut sebagai kunjungan kepala negara Uni Eropa pertama ke Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lawatan Macron ke Indonesia ini merupakan bagian dari Southeast Asia Trip yang dilakukan ke sejumlah negara negara di Asia Tenggara. Diawali dari Vietnam, lalu Indonesia, kemudian Singapura dimana Macron akan berbicara pada Dialog Shangri-La tahunan, konferensi pertahanan terkemuka di Asia.
Kunjungan ke tiga negara di Asia Tenggara ini juga menjadi ajang bagi Prancis untuk mempromosikan dirinya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan stabil bagi negara-negara Asia. Upaya ini dilakukan dalam konteks persaingan dan ketegangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang sama-sama berusaha untuk memberikan pengaruh di kawasan ini.
Dipilihnya tiga negara ini sebagai tujuan lawatan bukanlah tanpa alasan. Selain Singapura dan Vietnam, Indonesia dipilih karena Prancis memiliki kepentingan strategis didalamnya. Indonesia dianggap sebagai pelopor di ASEAN dan diplomasi regional.
Peringatan 75 tahun hubungan Prancis dan Indonesia tahun ini juga sebagai penanda semakin menguatnya kerja sama ekonomi dan juga pertahanan. Selain itu, sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, langkah yang dilakukan oleh Presiden Macron dalam pernyataan bersamanya mengatakan akan mengakui Palestina sebagai negara sangat strategis, melihat shifing kebijakan luar negeri Prancis terhadap Israel akhir akhir ini.
Kerja sama Ekonomi dan Pertahanan
Dalam bidang ekonomi Presiden Macron akan membahas izin pertambangan terkait tambang nikel di Teluk Weda. Kerja sama yang dilakukan antara perusahaan pertambangan Perancis Eramet (ERMT.PA), dengan perusahaan reksa dana Indonesia, Danantara, dan Otoritas Investasi Indonesia (INA) terkait ekosistem baterai EV.
Dalam bidang pertahanan seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan pembeli alutsista utama di Asia Tenggara. Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto telah menjalin hubungan baik dengan Prancis dalam hal pembelian alutsista, yang berlanjut hingga saat ini.
Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo, Presiden Macron mengatakan bahwa Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi.
Isu Palestina
Terkait isu Palestina, dalam pernyataannya, Macron mengungkapkan dukungan negaranya terhadap kemerdekaan Palestina. Di sisi lain Prancis juga akan mendorong two state solution pada konflik ini.
Indonesia memang selalu mendukung Palestina sejak merdeka, hal ini menjadi unshakeable foreign policy bagi Indonesia yang didasarkan pada UUD 1945 dan free and acrive foreign policy yang bermuara kepada satu prinsip bahwa Indonesia mendukung antikolonialisme dan menjunjung penghapusan penjajahan di muka bumi. Saat ini posisi Indonesia adalah mengakui Palestina sebagai negara sedangkan Prancis tidak. Sebaliknya Prancis mengakui Israel sebagai negara dan tidak mengakui Palestina sebagai negara.
Memang negara-negara di Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu Palestina, seperti Swedia misalnya memilih kebijakan yang dapat dibilang berbeda dengan kebanyakan negara di Uni Eropa, yaitu telah mengakui Palestina sebagai negara sejak 2014 atas dasar logic of appropriateness, yakni kebijakan luar negeri Swedia mengakui Negara Palestina dibuat berdasar pada aturan yang pantas, dimana prinsip hukum internasional, yaitu ex injuria jus non oritur yang berarti aksi ilegal yang dilakukan oleh Israel, okupasi, tidak dapat menghasilkan hak legal di tanah Palestina.
Perlu diketahui bahwa Prancis merupakan rumah bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa. Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Macron, bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara, dapat dibilang masih sangat prematur, terlebih di sisi Prancis, Israel merupakan sekutu terdekat Prancis.
Dan two state solution semakin sulit diimplementasikan karena Netanyahu tidak bergeming atas seruan negara-negara barat untuk menghentikan genosida di Gaza. Selama Amerika Serikat masih mendukung Israel, akan sulit menyelesaikan hal ini.
Jika Prancis akhirnya mengakui Palestina, tentu hal ini akan membuat AS geram dan memperkeruh hubungan kedua negara, walaupun, mengutip Reuters, para pejabat Prancis mengatakan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh kritik semacam itu atau oleh tekanan Israel maupun AS.
Secara geopolitik tentunya dapat sangat mungkin terjadi efek snowball jika Prancis mengakui Palestina, dimana negara-negara UE dapat mengikuti jejak Prancis untuk mengakui Palesina. Terlebih Prancis merupakan salah satu penggerak di Uni Eropa.
Agenda terdekat yang akan dilakukan oleh Prancis adalah the International Conference for the Peaceful Settlement of the Palestinian Question and the Implementation of the Two-State Solution atau juga disebut Humaniter Conference to Gaza yang akan dilakukan pada Juni 2025. Prancis akan menggandeng Saudi Arabia untuk menggelar konferensi ini.
Mengutip keterangan dari laman resmi pemerintah Prancis, https://onu.delegfrance.org/, konferesi ini akan menyoroti tiga hal penting.
Berfokus pada mendukung upaya untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengamankan pembebasan semua sandera yang diambil sejak 7 Oktober 2023
Prancis berpendapat bahwa hanya penerapan solusi politik dua negara yang akan membawa perdamaian, kemakmuran, dan keamanan bagi warga Israel, Palestina, dan seluruh kawasan.
Konferensi ini dimaksudkan sebagai “tonggak transformatif” untuk beralih dari sekadar berbicara menjadi mengambil langkah konkret dan tidak dapat diubah menuju implementasi solusi dua negara
Sebagaimana disampaikan dalam pernyataan bersama, Presiden Macron dalam pidatonya menyatakan bahwa Prancis tidak ingin dianggap sebagai negara yang menerapkan double standard pada konflik Gaza. Prancis ingin menegakkan hukum internasional sekaligus mendukung Palestina dalam le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, yakni hak yang didasarkan pada keinginan bersama dari penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang diduduki oleh kekuatan asing untuk membebaskan diri dari kekuasaan tersebut dan untuk menjalankan kekuasaan atas wilayah itu sendiri. (sid)
Penulis: Revy Marlina, S.Sos, MA. (Dosen LSPR)
