Peristiwa yang berlangsung beberapa hari terakhir di sejumlah titik aksi tidak lagi dapat dibaca semata sebagai ekspresi kemarahan spontan rakyat. Pola yang muncul menunjukkan rangkaian langkah yang terencana: umpan dilempar, massa digiring, amarah dipupuk, kemudian tokoh-tokoh yang semula berada di garis depan menghilang sebelum aksi mencapai puncaknya.
Dalam pola tersebut, satu pihak dijadikan umpan, organisasi lintas daerah dipanggil untuk memperluas partisipasi, isu dinaikkan melalui kanal independen disertai narasi represif, dan liputan media diperluas secara sistematis. Massa berkumpul. Respons penguasa tampak lamban. Kemudian, seperti yang telah digariskan, tokoh-tokoh penggerak diterima dalam audiensi. Masalah dinyatakan “selesai”. Mereka meninggalkan lokasi sebelum seluruh massa tiba. Malam harinya, amarah yang tertahan meledak tanpa kendali. Bentrok antarwarga terjadi. Ormas yang dekat dengan penguasa muncul sebagai penahan. Satu kelompok merasa menyuarakan aspirasi rakyat, kelompok lain merasa menjaga kondusivitas. Tidak ada pihak yang keluar sebagai pemenang. Yang tersisa hanyalah amarah yang habis terbakar.
Keesokan harinya, narasi bergeser dengan cepat. Tuduhan provokator muncul, kambing hitam diarahkan ke arah tertentu, berita korban dinaikkan, pelaku diglorifikasi, dan sasaran amarah dialihkan kepada Presiden Prabowo. Algoritma media sosial bekerja memperkuat gelombang kemarahan. Indikasi pergerakan kedua mulai terlihat: rakyat dipancing untuk berhadap-hadapan dengan sesama rakyat. Tujuan yang terbaca cukup jelas—menciptakan kondisi chaos dalam skala memadai, mengarahkan amukan publik kepada penguasa, membuka ruang pergantian, dan membuka jalan bagi pihak yang diuntungkan oleh celah konstitusional.
Pola semacam ini bukan hal baru. Chaos dikelola, momentum dikendalikan. Ketika kendali atas momentum mulai longgar, skenario itu sendiri goyah. Kali ini, pola tersebut terbaca terlalu gamblang untuk diabaikan.
Dua kemungkinan besar terbuka. Pertama, skenario ini gagal jika target utamanya adalah pergantian kekuasaan secara cepat dan rapi. Massa tanpa pemimpin akan mudah terpecah. Amarah tanpa arah akan mudah dialihkan. Ketika konfrontasi frontal antara ormas dan aparat dihindari, serta narasi kondusivitas berhasil menahan sebagian opini publik, pintu pergantian tidak terbuka lebar. Yang muncul justru kelelahan dan fragmentasi.
Kedua, skenario ini kehilangan momentum jika yang diharapkan adalah eskalasi berkelanjutan hingga titik kritis. Begitu amarah dialihkan dari penguasa kepada sesama warga, fokus publik terpecah antara mencari provokator dan menjaga keamanan. Energi kolektif terkuras untuk saling sikut. Algoritma memang mampu mengamplifikasi kemarahan, namun kemarahan tanpa struktur dan tujuan yang jelas cepat meredup atau berubah menjadi sinisme.
Bahaya sesungguhnya terletak pada pengalihan arah amarah itu sendiri. Ketika rakyat diarahkan marah kepada penguasa, kemudian secara mendadak diminta marah kepada tetangga sendiri, yang diuntungkan jelas bukan rakyat. Yang diuntungkan adalah pihak-pihak yang mampu mengatur tempo: kapan isu harus dinaikkan, kapan harus diredam, dan kapan harus dialihkan. Chaos yang dikelola dengan baik menjadi instrumen. Chaos yang lepas kendali berubah menjadi bumerang.
Oleh karena itu, publik perlu menarik benang merah lebih jauh dari sekadar perdebatan harian di linimasa. Siapa yang muncul di awal sebagai penggerak, siapa yang menghilang di puncak aksi, siapa yang kemudian dijadikan sasaran baru, dan siapa yang diam-diam menunggu ruang kosong. Jika pola ini berulang tanpa konsekuensi politik yang nyata, maka yang sedang berlangsung bukan lagi sekadar aksi demonstrasi. Ini adalah permainan tingkat tinggi yang mempertaruhkan stabilitas dengan taruhan satu kursi kekuasaan.
Rakyat yang hanya marah tanpa membaca pola akan terus dijadikan bahan bakar. Dan bahan bakar, sekali habis, akan dibuang.
Pertanyaan terbesar yang harus diajukan bukan lagi apakah skenario tersebut akan berhasil, melainkan siapa yang akan menanggung biayanya ketika momentum akhirnya habis.
(Malika Dwi Ana)
