Banyak yang bereaksi atas kenaikan tarif PPN tersebut bukan karena kesadaran akan pentingnya pajak, tapi lebih kepada memikirkan periuk nasinya yang pasti akan terganggu.
Tersirat ada kecemasan akan hutang meskipun selalu dicitrakan aman. Apakah sebelum memutuskan berhutang juga dilakukan kajian dan diskusi seperti pada wacana kenaikan tarif PPN? Atau jangan-jangan diskusi hanya sebatas pemanis yang ujung-ujungnya kenaikan tarif PPN tetap akan berlaku? Sama seperti kenaikan tarif dasar listrik, sebetapapun keras kita menolaknya ya tetap dinaikkan juga. Atau BPJS, atau Omnibus Law, seolah teriakan atau kegalauan masyarakat ini tidak ada gunanya.
Seperti kata tukang pancing ikan pinggir kali “Selama bisa dicekik sampe mati kenapa harus dibikin hidup?”
Saya sebenarnya setuju dengan ide multi-tarif PPN. Dalam arti, ada barang tertentu yang PPNnya naik, ada yang tetap, ada yang turun, disesuaikan dengan tingkatan urgensi barang tersebut. Tapi dengan track record pemerintah selama ini, rasanya hampir sulit percaya jika tujuannya akan semulia itu.
Rezim penguasa sekarang solusinya konvensional khas neolib, persis gaya IMF. Tingkatkan pajak walaupun rakyat teriak dan berisik, potong subsidi (energi dan lain-lain) serta cari hutangan sebanyak-banyaknya, hampir tidak ada inovasi kreatif.
Di satu sisi harus diakui bahwa kelebihan rezim ini adalah memiliki para propagandis handal. Hingga barang omong kosong saja bisa dinarasikan seolah-olah masuk akal. Persoalannya, rezim yang ini nggak punya malu buat makan omongan sendiri atau menjilat ludahnya sendiri. Katanya persiapan untuk pascapandemi. Lha gimana sih? Kan katanya disuruh berdamai dengan covid. Sampai kapan?
Kenapa tidak pernah dibahas soal kenaikan pajak dengan perilaku koruptif pejabat sekarang, sedangkan hal itu dinilai rakyat.
Kata kuncinya “Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Di mana periuk nasi terletak ke sana puja-puji diusung.”
Selama kurun tujuh tahun kita sudah paham bagaimana rezim ini bekerja. Ngomong A, ngerjain B. Apapun wacana awalnya, yang bakal menangguk untung adalah oligarki kekuasaan. Lalu sampai kapan para propagandis rezim mau berakrobat?
Jadi sekali lagi, urgent questioning banyak orang adalah pemerintah ini sebenarnya bekerja buat siapa sih? Kok lagi-lagi rakyat kecil yang diperas? Kenapa gak fokus memajaki 1% orang terkaya yang menguasai 50% aset?
Kopi_kir sendirilah!
Penulis: Malika Dwi Ana, Pemerhati sosial tinggal di Ngawi, Jawa Timur.
