Kabupaten Tangerang, SonaIndonesia.com — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi membuka gelaran tahunan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026). Pameran yang diikuti anggota pemerintah kabupaten se-Indonesia, kementerian lembaga, perusahaan penyedia barang, jasa serta sektor UMKN ini tidak sekadar dirancang sebagai ajang seremonial, melainkan diorientasikan secara konkret untuk mempertemukan langsung potensi komoditas, investasi, hingga UMKM daerah dengan pembeli, investor, dan lembaga pembiayaan.
Ketiga aspek krusial—pasar, investasi, dan penguatan otonomi daerah—menjadi fokus utama Apkasi guna mendorong kemandirian ekonomi daerah di tengah semakin ketatnya tuntutan pembangunan serta terbatasnya ruang fiskal.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan, penyelenggaraan AOE 2026 didasari atas kebutuhan mendesak daerah terhadap akses pasar dan investasi yang nyata, bukan sekadar ruang pamer produk.
“AOE bukan sekadar pameran. Kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi. AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret: daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan,” ujar Bursah Zarnubi saat menyampaikan laporan pelaksanaan.
Bursah yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat menggarisbawahi tantangan berat yang dihadapi pemerintah kabupaten saat ini. Di satu sisi, daerah diwajibkan memenuhi pelayanan dasar seperti infrastruktur jalan, perbaikan sekolah, hingga kesehatan. Di sisi lain, daerah dituntut menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 yang direncanakan mencapai Rp735 triliun—naik 5,5 persen atau Rp38,1 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun—Apkasi mengingatkan bahwa kenaikan angka tersebut tidak otomatis melonggarkan ruang fiskal daerah.
“Naiknya TKD tidak otomatis berarti ruang fiskal menjadi longgar karena beban belanja daerah terus bertambah. Kemandirian daerah harus dibangun dengan memberikan ruang fiskal dan kewenangan yang memadai. Karakter pemerintah kabupaten itu berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan dengan satu pendekatan. Oleh karena itu, revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 harus menjadi kesempatan memperjelas kembali penataan kewenangan pusat dan daerah,” tegas Bursah.
Bursah juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk memegang teguh integritas dalam mengelola aset dan anggaran rakyat. “Jabatan Bupati ada batasnya, integritas jangan ada batasnya. Setelah tiga hari kegiatan ini, kami tidak ingin hanya ada foto dan pameran. Kita ingin ada transaksi dan tindak lanjut nyata,” tambahnya.
Pemerintah Pusat Dorong Realisasi Investasi hingga Groundbreaking
Membuka gelaran AOE 2026 secara resmi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan apresiasinya terhadap beban kerja para bupati. Kemendagri, tegas Bima, terus melakukan advokasi anggaran ke Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Bima menekankan empat prioritas alokasi dana TKD di daerah: fokus pada pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), menjaga ketahanan pangan dan energi, melakukan transformasi ekonomi, serta konsisten menekan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Lebih lanjut, Bima meminta para kepala daerah untuk menggeser pola pikir penyelenggaraan pameran dari sekadar seremoni menjadi capaian investasi riil.
“Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri. Dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal (identify the DNA of local economy) sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem. Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi,” kata Bima Arya.
Dukungan perluasan pasar internasional turut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri yang turt hadir dalam pembukaan. Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya memfasilitasi UMKM daerah untuk menembus rantai pasok global.
“Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM yang berupaya memasarkan produk melalui jaringan perwakilan perdagangan yang telah terbentuk di 33 negara. Kita berharap produk-produk unggulan Indonesia semakin dikenal dan bersaing di kancah internasional,” ungkap Dyah Roro Esti.
Gelaran AOE 2026 turut dihadiri oleh jajaran Gubernur, Dewan Pengurus dan Anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dan Duta Besar negara sahabat, di antaranya dari Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol. (erkoes)
