Oleh Malika Dwi Ana
Sepuluh tahun kekuasaan Joko Widodo meninggalkan dua wajah Indonesia yang sulit disatukan. Di permukaan, negeri ini seolah digarap oleh tukang sulap model Bandung Bondowoso: jalan tol membentang, bandara baru berdiri, dan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur digadang-gadang sebagai simbol kemajuan. Foto-foto di atas tanah yang baru digusur menjadi ilustrasi resmi pembangunan. Namun di balik beton dan aspal itu, konstitusi dilubangi, lembaga negara dilumpuhkan, nyawa dikorbankan, dan serangkaian skandal ditutup dengan narasi pembangunan yang terus-menerus digaungkan.
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said pernah menyebut periode kedua pemerintahan Jokowi sebagai “black hole” demokrasi. Lembaga-lembaga negara dipreteli dan dijadikan alat kekuasaan personal. Komisi Pemberantasan Korupsi dihancurkan. Mekanisme check and balance dilumpuhkan. Polisi kerap digunakan sebagai instrumen elektoral sekaligus penjaga kekuasaan. Kritik ini bukan berlebihan. Ia hanya merangkum apa yang sudah terlihat sejak lama.
Cerita dimulai dari sosok yang datang sebagai orang biasa. Baju kotak-kotak sederhana dan senyum yang membuat rakyat merasa dekat. Namun kekuasaan, seperti yang pernah diingatkan Lord Acton, cenderung merusak. Dan kerusakannya kali ini sistematis.
Tembok pemisah kekuasaan dirusak lebih dulu. Ketika Mahkamah Konstitusi dipimpin iparnya, Anwar Usman, syarat usia calon wakil presiden diubah demi Gibran Rakabuming Raka. Itu bukan sekadar cacat etika. Itu kakistokrasi—pemerintahan oleh yang paling tidak layak—di mana lembaga yudikatif menjadi perpanjangan tangan dinasti. Dana bantuan sosial yang membengkak ratusan triliun rupiah di tahun pemilu ikut dikritik sebagai instrumen politik yang menopang kepentingan keluarga.
Proyek-proyek raksasa kemudian digembar-gemborkan. Kereta cepat Whoosh yang semula dijanjikan efisien dan murni business to business tanpa membebani anggaran negara, berujung pada pembengkakan biaya dan utang yang akhirnya ditanggung publik. Ibu Kota Nusantara membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan dekat lingkaran dalam. Proyek Rempang digadang-gadang akan mendapat investasi 11,5 miliar dolar AS dari China, namun tiga tahun kemudian perusahaan yang bersangkutan membantah pernah menandatangani kontrak mengikat. Janji triliunan menguap. Yang tersisa adalah warga yang terlanjur dipaksa pindah.
Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tergesa-gesa di tengah pandemi, di tengah malam, di tengah gelombang protes. Atas nama investasi, perlindungan buruh dan lingkungan dilemahkan. Prosesnya cacat, partisipasi publik diabaikan, dan kritik dibenturkan dengan tuduhan anti-pembangunan.
Yang lebih getir adalah soal nyawa. Ratusan petugas KPPS meninggal pada Pemilu 2019. Mereka guru, pegawai desa, dan warga biasa yang kelelahan karena desain pemilu serentak yang memberatkan. Kematian mereka sempat menjadi perbincangan, lalu tenggelam tanpa autopsi memadai dan tanpa evaluasi sistemik yang berarti. Tragedi Kanjuruhan menelan ratusan korban, sementara akuntabilitas berjalan lambat dan setengah hati. Berbagai insiden infrastruktur sering kali selesai hanya dengan belasungkawa, bukan perbaikan mendasar.
Di sektor sumber daya dan pangan, polanya mirip. Almarhum ekonom Faisal Basri pernah mengingatkan keras: sebagian besar bijih nikel Indonesia diserap perusahaan China dengan harga murah dan fasilitas perpajakan yang longgar, termasuk insentif hingga 30 tahun. Hasilnya, sumber daya alam dikuras, lingkungan rusak, sementara nilai tambah dan kesejahteraan rakyat jauh dari sebanding. Kran ekspor pasir ke Singapura dibuka kembali. Impor gula dan beras justru dilakukan saat panen raya, memukul petani dalam negeri. Pagar laut memicu konflik dengan nelayan. Proyek Esemka yang dulu digadang-gadang sebagai kebanggaan lokal perlahan menghilang tanpa evaluasi terbuka.
Korupsi hadir dalam berbagai rupa: dugaan korupsi dana haji, suap yang menyeret pejabat daerah, praktik pemerasan berkedok K3, hingga kasus di proyek strategis nasional. Semuanya membentuk pola kleptokrasi modern—bukan selalu berkoper-koper uang, melainkan sistem yang dirancang agar aliran keuntungan tetap menguntungkan lingkaran tertentu, sementara pengawasan dilemahkan.
Dalam teori politik, ini disebut democratic backsliding. Tidak ada kudeta. Tidak ada pembakaran parlemen. Yang ada adalah pelemahan satu per satu institusi dan prinsip, hingga masyarakat terbiasa menerima pembodohan sebagai kewajaran, bahkan kebanggaan. “Kan infrastruktur jalan,” kata para termul. “Kan ekonomi tumbuh.” Seolah beton bisa menggantikan konstitusi, dan angka pertumbuhan bisa menebus dinasti, nyawa, serta kerusakan tata kelola.
Yang paling menyakitkan adalah bungkusnya. Jokowi paham betul bahasa wong cilik. Ia tahu kapan harus terlihat sederhana, kapan mengaku “salah”, dan kapan diam. Nepotisme, Omnibus Law, kematian petugas KPPS, Whoosh, IKN, dana haji, impor beras saat panen, tragedi Kanjuruhan, hingga kritik keras Faisal Basri soal nikel—hampir tidak pernah benar-benar menempel di ingatan rakyat. Sistem sudah diatur: hukum berjalan lambat, media berhati-hati, dan kritik dicap provokasi.
Sepuluh tahun cukup lama untuk membangun banyak beton. Cukup lama pula untuk merusak banyak sendi, daya kritis, dan kecerdasan publik. Kini ia turun, meskipun sempat ingin melanjutkan tiga periode. Namun jejaknya masih terasa di lembaga yang belum pulih, di undang-undang yang menyisakan luka, di proyek ambisius yang menyisakan utang dan konflik, serta di kebiasaan politik yang menganggap pengorbanan orang kecil dan pelemahan institusi sebagai kewajaran.
Penulis Pemerhati Sosial Politik






