OPINI: Malika Dwi Ana
Narasi heroik soal keberhasilan diplomasi Prabowo dalam menurunkan tarif ekspor ke AS dari 32% ke 19% memang terdengar megah dan heroik, tapi hasilnya malah ibarat “mburu uceng kelangan dheleg” (kehilangan ikan besar demi mengejar yang kecil). Dan nampaknya publik pun dihinggapi kecurigaan. Apalagi, ketimpangan tarif (0% untuk impor gandum AS) ini kebijakan buat negara apa buat kartel?
Menurunkan tarif ekspor ke AS dari 32% ke 19% dianggap prestasi karena meningkatkan daya saing produk Indonesia (tekstil, alas kaki, furnitur). Tapi, imbalannya, Indonesia menerima tarif 0% untuk impor produk AS, termasuk gandum dan kedelai (senilai US$4,5 miliar), plus komitmen harus membeli energi dan pesawat Boeing. Ini membuat kesepakatan terasa timpang: ekspor beras Indonesia cuma US$2,61 juta (2021), sementara impor gandum capai US$3,5–4 miliar (2024). Jadi, kayak ngejar keuntungan kecil (tarif ekspor) tapi kehilangan ikan besar (kedaulatan pangan).
Secara jumlah konsumen gandum jauh lebih kecil dan kurang merepresentasikan mayoritas masyarakat Indonesia dibandingkan beras. Ini memperkuat kesan bahwa kebijakan impor gandum (US$3,5–4 miliar) tidak sebanding dengan kebutuhan mayoritas (beras) dan lebih melayani segmen tertentu saja.
Konsumen beras jauh lebih besar (hampir 280 juta jiwa) dibandingkan konsumen gandum (estimasi 70–100 juta jiwa untuk konsumsi rutin, terutama mie instan). Beras adalah makanan pokok universal, sementara gandum lebih terbatas pada segmen urban dan makanan olahan.
Beras dikonsumsi setiap hari (2–3 kali sehari untuk mayoritas), sedangkan gandum (mie, roti) sering jadi pelengkap atau alternatif (1–2 kali seminggu untuk banyak orang). Konsumsi gandum per capita (27,51 kg/tahun) jauh lebih kecil dibandingkan beras (100–120 kg/tahun).
Kecurigaan bahwa kebijakan impor gandum menguntungkan kartel wajar karena beberapa alasan:
- Industri Pengolahan: Impor gandum tanpa tarif (0% dari AS) menguntungkan perusahaan besar seperti Indofood (penguasa 70% pasar mi instan), Bogasari, dan Sriboga, yang mengendalikan produksi tepung terigu (5,54 juta ton pada 2024). Mereka mendapat bahan baku murah, meningkatkan margin keuntungan.
- Lobi Politik: Kartel pangan, yang sering terhubung dengan elit politik, diduga memengaruhi kebijakan impor untuk menjaga pasokan gandum stabil dan murah. Pergantian Dirut Bulog memicu spekulasi bahwa kebijakan pangan, termasuk impor, dimanipulasi untuk kepentingan bisnis tertentu, bukan kedaulatan pangan.
- Ekspor Produk Olahan: Industri juga mengekspor produk berbasis gandum, tapi keuntungan ini lebih dinikmati perusahaan besar daripada petani atau konsumen.
Terus terang, kebijakan impor di atas minim manfaat untuk masyarakat agraris. Petani beras (menghasilkan 31 juta ton/tahun) dan kedelai lokal(300.000–400.000 ton) tidak mendapat manfaat dari impor gandum. Malah, kedelai impor (2,5 juta ton) menekan petani lokal, dan beras tetap jadi komoditas dominan tapi sayangnya kurang didukung untuk ekspor.
Konsumen gandum memang menikmati mie instan murah, tapi harga pangan olahan tetap fluktuatif karena kartel mengendalikan distribusi, bukan karena tarif 0%.
Jadi, demikianlah narasi “Mburu Uceng kelangan Dheleg” yang mengalogikan kesepakatan diplomasi ini menang kecil (tarif ekspor 19%) tetapi kehilangan lebih besar (ketergantungan impor gandum, melemahkan swasembada pangan). Negara mendapat manfaat jangka pendek (stabilitas harga mie/roti, hubungan diplomatik), tapi kartel lebih diuntungkan karena keuntungan ekonomi langsung dan dominasi pasar.
Pertanyaannya kemudian, apakah ini bisnis negara dengan negara pengimpor atau B2B antar perusahaan beda negara tapi diatasnamakan negara? (mda)
Kopi_kir sendirilah!
*Catatan Kecil 18 Juli 2025
Penulis: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.
