Barangkali yang mesti dibahas adalah gagalnya pengendalian pandemi, makanya haji gagal berangkat. Lalu berkembang bahwa gagalnya calon jemaah untuk berangkat haji adalah indikator telanjang gagalnya Menag Yaqut. Disebut gagal karena tidak mampu melakukan diplomasi (ke Arab Saudi) dan gagal mengkomunikasikannya (ke publik). Dalam hal diplomasi, pribadi Yaqut hanya salah satu faktor penentu.
Komunikasi yang buruk, saya kira jauh lebih mudah ditangani. Angkat saja orang yang kompeten memenuhi kebutuhan untuk diangkat menjadi Jubir Kemenag.
Atau sebaiknya ada satu wakil pemerintah dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang dipercaya masyarakat yang rajin menjelaskan duduk perkaranya dengan sabar. Dan, pemberi penjelasan sebaiknya jangan emosional. Gunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami masyarakat. Bahkan kalau perlu sertakan data yang benar. Agar wujud transparansi dan akuntabilitas benar-benar ada. Itu demi menarik kembali simpati dan kepercayaan publik.
Tidak memberangkatkan haji karena pandemi itu bagus dijadikan momentum untuk menuntut transparansi pengelolaan dana haji, bukan berkaitan hubungan sebab akibat. Karena sejak zaman Orba sudah banyak isu soal penyelewengan dana haji ini, maka tidak ada negatifnya kalau informasinya kini dibuka.
Kalau anda ingin melawan rezim yang zalim, lakukanlah dengan dignity. Dengan harga diri dan demi kebenaran atau perbaikan nasib bangsa. Kalau cuma bakar-bakar emosi rakyat yang mungkin memang tidak terinformasi atau well informed maupun well educated ya enggak bakal kemana-mana, dan tidak mencapai sasaran apa-apa. (MDA)
Kopi_kir sendirilah!
Penulis: Malika Dwi Ana, Pemerhati sosial tinggal di Ngawi, Jawa Timur.
