Yogyakarta, SonaIndonesia.com – Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik dan mengambil sumpah tiga pasangan bupati dan wakil bupati, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul H Sunaryanta dan Heri Susanto. Acara pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan itu berlangsung khidmat di Bangsal Kepatihan, Jumat (26/2/2021) pagi.
Dua pasangan bupati dan wakil bupati lainnya yang turut dilantik Sri Sultan yaitu pasangan Kustini SriPurnomo dan Danang Maharsa (Kabupaten Sleman) dan pasangan Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo (Kabupaten Bantul).
Dengan sikap hormat H Sunaryanta menandatangani surat pengesahan sebagai Bupati Kabupaten Gunungkidul di hadapan Gubernur DIY. Rasa haru bercampur bahagia mewarnai acara pelantikan tersebut.
Berbekal surat pengesahan ini Bupati Sunaryanta bersama Wabup Heri Susanto bertekad menjalankan semua program yang dibawanya untuk memajukan Kabupaten Gunung Kidul di masa jabatannya tiga tahun ke depan.
Untuk mewujudkan program unggulan yang ia bawa, Sunaryanta mengaku banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Program-program tersebut di antaranya masalah ekonomi kerakyatan, pertanian, peternakan, perikanan dan investasi.
Sementara, untuk program jangka pendek, bupati yang purnawirawan TNI AD ini akan melihat dulu program-program apa saja yang saat ini sudah berjalan.
“Kita tidak ada program 100 hari dan prioritas khusus, kita akan melihat dulu sejauh mana program yang saat ini sudah berjalan,” paparnya.
Sementara, Sri Sultan dalam pidatonya berpesan agar para Bupati dan Wakil Bupati dapat membelanjakan APBD dan Dana Keistimewaan 2021 dengan baik. Tujuannya agar perekonomian bangkit usai vaksinasi nasional.
“Hal mana merupakan program simultan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah, melalui kebijakan pemberdayaan UMKM dan penyusunan daftar prioritas investasi daerah dengan cara-cara yang extraordinary dalam situasi darurat Covid-19 saat ini,” ujarn Sri Sultan.
Sri Sultan juga berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati cermat mengatur skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks DIY, lebih pada penegakan keistimewaan DIY menuju kesejahteraan rakyat yang berkualitas. Dengan pesan seperti itu, agar para Bupati-Wakil Bupati cerdik mengatur skala prioritas, agar program-programnya bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Gubernur. (tis)
