Jakarta, SonaIndonesia.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong upaya pemerintah yang menargetkan tahun 2023 belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah mencapai 95% atau senilai Rp1.171 triliun. Komitmen ini disampaikan oleh Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat memberikan sambutan pada pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023) yang berlangsung di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (27/11/2023).
Sutan Riska menekankan, 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus didorong untuk dibelanjakan produk dalam negeri. Bupati Dharmasraya ini menambahkan even APN 2023 yang berlangsung 27-28 November 2023 merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.
“Melalui momentum kegiatan APN 2023 ini, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,” katanya.
Sutan Riska juga melaporkan bahwa even APN yang telah terselenggara sebanyak 4 (empat) kali ini bukan hanya sekadar exhibition, namun juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event. Ia menambahkan, “Selain itu, kami juga membuka ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disebut TKDN.”
Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri bekerja sama dengan multi pihak, termasuk swasta. “Seperti misalnya dalam APN 2023 kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” tukasnya.
Tampil sebagai pembicara kunci Yulianto Prihhandoyo, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.
Yuli menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai lima arahan Presiden Joko Widodo terkait PBJ khususnya di pemerintahan, di antaranya, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transpraransi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. “Hal ini penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan dua juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 %,” ujarnya.
LKPP, imbuh Yuli menyambut baik digelarnya APN 2023 yang melibatkan pihak swasta, memberikan panggung kepada pihak swasta untuk mengekspose produk-produknya. Sementara di sisi lain, katanya, para pengguna anggaran juga bisa melihat-lihat dan bertanya mengenai produk-produk yang akan dibelinya. “Jadi semangatnya melalui digelarnya APN 2023 ini kita bisa membelanjakan anggaran pemerintah sebijak mungkin dan uangnya mengalir ke dalam negeri.”